Komunisme, Kapitalisme, dan Kita yang Terjebak di Tengah-tengah

 

Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan paradoks yang pelik: kapitalisme global makin hegemonik, namun semakin banyak pula orang yang mempertanyakan keadilannya. Sementara komunisme sebagai sistem ekonomi-politik tidak lagi dominan secara global, ide-ide utamanya kembali hidup dalam wacana sosial, protes jalanan, hingga meme digital. Di tengah dua ekstrem itu, mayoritas masyarakat dunia—termasuk Indonesia—hidup dalam sistem ekonomi hibrida, yang sulit disebut sepenuhnya kapitalis, namun jauh dari cita-cita komunisme. Kita terjebak di tengah-tengah.

Kapitalisme: Keberhasilan Ekonomi, Kegagalan Sosial?

Kapitalisme telah menghasilkan inovasi luar biasa. Internet, vaksin mRNA, kendaraan listrik—semua ini berkembang dalam sistem berbasis pasar. Namun kapitalisme juga menciptakan kontradiksi: ketimpangan ekstrem, eksploitasi tenaga kerja, dan krisis iklim.

Menurut laporan Credit Suisse tahun 2023, 1% populasi dunia menguasai hampir 45% total kekayaan global¹. Sementara itu, setengah dari populasi dunia hanya memiliki kurang dari 1%. Data ini bukan sekadar angka; ia mencerminkan kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kemajuan kolektif.

Kapitalisme juga memperparah krisis iklim. Laporan Carbon Majors Database menunjukkan bahwa 100 perusahaan bertanggung jawab atas 71% emisi karbon global sejak 1988². Di bawah sistem berbasis keuntungan, kelestarian lingkungan sering menjadi prioritas kesekian.

Komunisme: Gagasan Mulia, Praktek Bermasalah?

Di sisi lain, komunisme menawarkan cita-cita kesetaraan radikal: masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan distribusi kekayaan secara adil. Dalam teori, komunisme berjanji membebaskan manusia dari eksploitasi dan penindasan ekonomi. Namun dalam praktik, banyak rezim yang mengklaim komunis justru menjadi otoriter dan menindas.

Uni Soviet, misalnya, runtuh pada 1991 setelah tujuh dekade pemerintahan yang sempat membawa industrialisasi besar-besaran, namun juga kelaparan, pembersihan politik, dan pelarangan oposisi. Maoisme di Tiongkok menghasilkan Revolusi Kebudayaan yang penuh kekerasan. Kuba dan Korea Utara juga menunjukkan bagaimana sistem ekonomi terpusat dapat mematikan kreativitas dan kebebasan warga.

Namun, tidak semua warisan komunisme adalah kegagalan. Di Vietnam dan Tiongkok, unsur-unsur komunisme berpadu dengan mekanisme pasar, menciptakan model yang disebut “sosialisme dengan karakteristik nasional”. Tiongkok, dengan GDP lebih dari USD 17 triliun (2023), menjadi kekuatan ekonomi kedua dunia. Tapi keberhasilan ekonomi itu datang dengan ongkos tinggi: represi politik, ketimpangan sosial baru, dan kontrol negara atas kehidupan warga³.

Sistem Hibrida dan Posisi Kita

Mayoritas negara hari ini tidak sepenuhnya komunis ataupun kapitalis. Mereka menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi negara. Negara-negara Skandinavia adalah contoh populer. Swedia, Norwegia, dan Denmark memiliki ekonomi pasar yang dinamis, namun juga sistem kesejahteraan universal, pajak tinggi bagi kaya, dan layanan publik berkualitas. Model ini kadang disebut sebagai “sosialisme demokratis”.

Di Indonesia sendiri, UUD 1945 pasal 33 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ini bukan kapitalisme laissez-faire, tapi juga bukan komunisme. Kita hidup dalam sistem hibrida, di mana negara memiliki peran penting—meski seringkali kalah kuasa dibanding korporasi.

Ironisnya, dalam praktik, banyak kebijakan publik justru cenderung pro-pasar. Subsidi dicabut, BUMN diswastakan, dan kebijakan fiskal sering berpihak pada pemodal. Sementara itu, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih jauh dari universal dan gratis. Di sinilah letak keterjebakan kita: antara idealisme konstitusi dan praktik neoliberalisme.

Kenapa Kita Tidak Puas?

Banyak orang merasa sistem saat ini tidak adil, tapi tidak yakin alternatif seperti komunisme bisa menjadi solusi. Menurut Edelman Trust Barometer 2023, 57% responden global menyatakan bahwa “kapitalisme dalam bentuknya saat ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dunia”⁴. Namun pada saat yang sama, kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik juga rendah. Artinya, ketidakpuasan tumbuh, tapi saluran ekspresinya belum jelas.

Generasi muda kini menjadi motor utama pencarian sistem alternatif. Di Amerika Serikat, survei Gallup (2021) mencatat bahwa 49% anak muda berusia 18–34 tahun memiliki pandangan positif terhadap sosialisme⁵. Di berbagai negara, gerakan koperasi, ekonomi solidaritas, dan ekosistem digital berbasis komunitas tumbuh sebagai eksperimen kecil atas ekonomi yang lebih adil dan kolektif.

Menuju Sistem yang Lebih Manusiawi?

Kita tidak perlu memilih secara dogmatis antara kapitalisme dan komunisme. Dunia butuh sistem baru yang lebih fleksibel, demokratis, dan berkeadilan. Sistem yang mengakui peran pasar tapi tidak tunduk pada logika keuntungan semata. Sistem yang menempatkan manusia dan lingkungan di atas laba.

Mungkin kita perlu berhenti bertanya, “Apakah ini kapitalis atau komunis?”, dan mulai bertanya, “Apakah sistem ini adil? Apakah ia memberdayakan manusia? Apakah ia menjaga bumi untuk generasi berikutnya?”

Di tengah keterjebakan ini, mungkin justru terbuka ruang untuk berpikir radikal—bukan dalam arti ekstrem, tapi dalam arti kembali ke akar persoalan: siapa yang memiliki, siapa yang mengatur, dan untuk siapa sistem ini bekerja.

 

 

Kontributor : Liya Mustahida

Editor          : Ahmad Robith

 

 

 

Refrensi:

1. Credit Suisse. (2023). Global Wealth Report. https://www.credit-suisse.com
2. Carbon Disclosure Project. (2017). Carbon Majors Report. https://cdp.net
3. World Bank. (2023). GDP Data. https://data.worldbank.org
4. Edelman. (2023). Trust Barometer 2023. https://www.edelman.com/trust-barometer
5. Gallup. (2021). Socialism vs Capitalism Survey. https://news.gallup.com